Kebijakan ini berlaku untuk semua WNI terutama yang memiliki harta namun tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah harta yang dimilikinya, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka bisa terbebas dari segala tuntutan perpajakan sepanjang mau mengungkap harta yang disembunyikan dan membayar tebusan.

TARIF TEBUSAN

TARIF TEBUSAN
KHUSUS UKM

Diakui, banyak orang Indonesia yang memiliki harta berlimpah. Di luar negeri, tak kurang dari Rp 11.000 triliun harta orang Indonesia tersebar di berbagai negara.

Salah satu tempat favorit Warga Negara Indonesia (WNI) menyimpan hartanya adalah di Singapura. Selain dekat, negara ini menjadi salah satu suaka pajak yang paling aman, karena undang-undang di negara tersebut sangat melindungi kerahasiaan data nasabah.

Di negara ini, harta WNI ditaksir mencapai Rp 3.000 triliun. Jumlah itu sekitar 56% dari total simpanan yang ada di perbankan Singapura yang mencapai Rp 5.300 triliun. Jika harta itu kembali ke Indonesia, maka perekonomian Singapura bisa terancam.

Di luar Singapura, masih ada negara-negara lain yang dipilih karena memiliki aturan kerahasiaan yang tinggi.

Mengutip Financial Secrecy Index, berikut adalah urutan negara yang memiliki aturan kerahasiaan tertinggi dan menjadi favorit pemilik uang menyimpan hartanya.

Laporan Global Financial Integrity menyebutkan, dalam kurun 2004 – 2013, dana ilegal yang keluar dari indonesia mencapai 180,71 miliar dollar AS atau setara Rp 2.100 triliun.

Untuk urusan ini, Indonesia merupakan negara terbesar kesembilan di dunia. Indonesia hanya kalah dari China, Rusia, Meksiko, Malaysia, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Thailand.

dana ilegal keluar
dari negara-negara berkembang
(dalam juta dollar AS)

Kaburnya uang orang Indonesia ke luar negeri terjadi karena berbagai alasan. Secara garis besar, didasarkan pada berikut ini:

Kapan tax amnesty
pernah dijalankan
Pemerintah Indonesia?

Dengan tax amnesty, “dosa-dosa” WNI yang melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), akan diampuni.

Hajatan pengampunan pajak ini sebenarnya bukanlah yang kali pertama dijalankan oleh pemerintah. Sebelumnya, kebijakan serupa juga telah dilaksanakan.

1964

1964

Kebijakan tax amnesty dilaksanakan pemerintahan Soekarno untuk mencari dana guna menutupi dana revolusi. Namun langkah ini gagal karena pada 1965 terjadi G30S.

1984

1984

Kebijakan tax amnesty dilakukan oleh pemerintahan Soeharto. Dalam program ini, tax amnesty dilaksanakan melalui perubahan, yakni dari penilaian pajak oleh otoritas perpajakan (official assessment) menjadi penilaian oleh wajib pajak sendiri (self assessment).

2008

2008

Pada tahun ini, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan program sunset policy, atau bisa disebut sebagai tax amnesty skala kecil.

Melalui program ini, pemerintah ingin menghapus sanksi administrasi para wajib pajak, yaitu mereka yang melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) maupun yang kurang bayar. Pada program ini, pemerintah mampu mengumpulkan dana Rp 7,46 triliun.

Tempat menyimpan
harta di luar negeri
makin menyempit

Ruang gerak para pemilik harta yang menyembunyikan asetnya di luar negeri bakal tak leluasa. Hal ini seiring dengan ditekennya perjanjian pertukaran informasi perpajakan di antara negara-negara anggota OECD yang mulai efektif mulai 2017 dan 2018.

Dengan perjanjian ini, setiap negara bisa mengintip informasi warga negaranya yang menyimpan dana negara lain. Dengan catatan, bahwa negara tersebut telah ikut menandatangani perjanjian. Karena itu, kebijakan tax amnesty dinilai tepat bagi WNI untuk segera melakukan “pengakuan dosa” (declare) sebelum perjanjian tersebut dimulai.

Jika nantinya seseorang ketahuan menyembunyikan harta yang tidak dipajaki setelah program pengampunan pajak selesai dilaksanakan, sanksinya akan jauh lebih keras. Ada sekitar 81 negara yang menandatangani perjanjian pertukaran informasi perpajakan per 28 Juni 2016 silam.

ke mana mengajukan amnesti pajak?

Apa saja yang didapatkan wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty?

Wajib pajak yang ikut program pengampunan pajak akan mendapatkan sejumlah manfaat. Misal penghapusan pajak terhutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya, serta penghapusan sanksi administratif atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Manfaat lain yakni penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Serta, penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Setelah dibawa ke Indonesia, ke mana harta bisa disimpan?

Dana tersebut bisa diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan:

1. Obligasi BUMN
2. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah
3. Investasi keuangan pada bank persepsi
4. Obligasi perusahaan swasta
5. Investasi infrastruktur pemerintah
6. Investasi sektor riil yang menjadi prioritas pemerintah
7. Investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, pemerintah telah menunjuk bank persepsi serta lembaga keuangan yang yang akan menjadi pintu masuk dana WNI di luar negeri untuk dibawa masuk ke Indonesia.

Bank Persepsi yang ditunjuk untuk menampung dana repatriasi tax amnesty:

1. PT Bank Central Asia Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
3. PT Bank Mandiri Tbk
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk
5. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
6. PT Bank Permata Tbk
7. PT Bank Maybank Indonesia Tbk
8. PT Bank PAN Indonesia Tbk
9. Bank CIMB Niaga
10. Bank UOB Indonesia
11. Citibank, NA
12. Bank DBS Indonesia
13. Standard Chartered Bank
14. Deutsche Bank AG
15. PT Bank Mega Tbk
16. BPD Jawa Barat dan Banten
17. PT Bank Bukopin Tbk
18. Bank Syariah Mandiri

Manajer Investasi yang layak mengelola dana repatriasi tax amnesty:

1. Schroder Investment Management Indonesia
2. Eastpring Investments Indonesia
3. Manulife Aset Manjemen Indonesia
4. Bahana TCW Investment Management
5. Mandiri Management Investasi
6. BNP Paribas Investment Partners
7. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
8. Danareksa Investment Management
9. BNI Asset Management
10. Panin Asset Management
11. Ashmore Asset Management Indonesia
12. Sinarmas Asset Management
13. Trimegah Asset Management
14. Syailendra Capital
15. PNM Investment Management
16. Ciptadana Asset Management
17. Bowsprit Asset Management
18. Indosurya Asset Management

Perusahaan efek yang layak mengelola dana repatriasi tax amnesty:

1. PT Sinarmas Sekuritas
2. PT Panin Sekuritas Tbk
3. PT CLSA Indonesia
4. PT Mandiri Sekuritas
5. PT CIMB Securities Indonesia
6. PT TrimegaSecurities Tbk
7. PT RHB Securities Indonesia
8. PT Daewoo Securities Indonesia
9. PT Bahana Securities
10. PT Indo Premier Securities
11. PT UOB Kay Hian Securities
12. PT BNI Securities
13. PT Sucorinvest Central Gani
14. PT Danpac Sekuritas
15. PT Panca Global Securities Tbk
16. PT MNC Securities
17. PT Pacific Capital
18. PT Mega Capital Indonesia
19. PT Pratama Capital Indonesia.