VIK | Rapor 2 Tahun Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki tahun kedua. Meski sempat terseok pada tahun pertama, kini kinerja pemerintah mulai menunjukan hasil positif. Kepuasan publik merangkak naik, meski ada catatan kritis pada beberapa sektor. Masih ada sisa tiga tahun bagi Jokowi untuk memenuhi janjinya yang tertuang dalam Nawacita.

Peta Politik & “Reshuffle” Kabinet
Kinerja
Rapor

Peta Politik & “Reshuffle” Kabinet

Peta Politik

Tahun Pertama

Perpolitikan nasional gaduh. Pemerintah yang parpol pendukungnya minoritas di DPR harus berhadapan dengan Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat.

Demokrat

10,89%

61 kursi DPR

Koalisi Merah Putih

GOLKAR, GERINDRA, PKS, PAN, & PPP

51,96%

291 kursi DPR

Koalisi Indonesia Hebat

PDI-P, PKB, Nasdem & Hanura

36,87%

208 kursi DPR

Kini

Konsolidasi politik yang dilakukan Jokowi berbuah hasil. Parpol pendukung pemerintah kini mayoritas di DPR. Partai Golkar, PPP dan PAN memilih meninggalkan KMP.

Demokrat

10,89%

61 kursi DPR

Koalisi Merah Putih

GERINDRA & PKS

20,18%

113 kursi DPR

Koalisi Pemerintah

PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, Golkar, PPP & PAN

68,92%

386 kursi DPR

Reshuffle Kabinet

Jilid I Rabu (12/8/2015)

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno digantikan Luhut Binsar Pandjaitan

Menko Perekonomian Sofyan Djalil digantikan Darmin Nasution

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan digantikan Rizal Ramli

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel digantikan Thomas Lembong

Menteri Sekretaris Negara Andi Widjajanto digantikan Pramono Anung.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago digantikan Sofyan Djalil

Jilid II Rabu (27/07/2016)

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan digantikan Wiranto
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro digantikan Sri Mulyani
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar digantikan Eko Putro Sanjoyo
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan digantikan Budi Karya Sumadi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan digantikan Muhadjir Effendy
Menteri Perdagangan Thomas Lembong digantikan Enggartiasto Lukita
Menteri Perindustrian Saleh Husin digantikan Airlangga Hartarto
Menteri ESDM Sudirman Said digantikan Archandra Tahar
Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi digantikan Asman Abnur
Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli digantikan Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Mursyidan Baldan digantikan Sofyan Djalil
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani digantikan Thomas Lembong
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil digantikan Bambang Brodjonegoro

Rabu (13/7/2016) Jenderal Pol Tito Karnavian dilantik sebagai Kapolri

Senin (15/8/2016) Arcandra diberhentikan dengan hormat sebagai Menteri ESDM

Jumat (14/10/2016) Ignasius Jonan dilantik Menteri ESDM, Arcandra Tahar Wakil Menteri ESDM.

Kinerja

Nawacita

Nawacita adalah konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Untuk mengubah dan mewujudkannya, diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang

Membumikan Visi Nawacita

Visi Pemerintahan Jokowi-JK telah dirumuskan dalam Nawacita, yang memiliki tiga ciri utama:

Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran, dan Revolusi Mental

NAWACITA

JOKOWI-JK

UNTUK RAKYAT INDONESIA

Menghadirkan Kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara

Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan

Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik

Melakukan revolusi karakter bangsa

Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Sumber: Kantor Staf Kepresidenan

Pemerintah menjabarkan pencapaian kinerja menjadi lima indikator, yakni

Kemiskinan, Ketimpangan, Inflasi, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi.

DATA KEMISKINAN

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan , dari 28,51 juta (11,22%) pada bulan Maret 2015 menjadi 28,01 juta (10,86%) pada bulan Maret 2016.

Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Sumber: BPS

DATA KETIMPANGAN

Ketimpangan antara kaya dan miskin yang diukur melalui Gini Ratio mengalami penurunan, dari 0,408 pada bulan Maret 2015 menjadi 0,397 pada bulan Maret 2016.

INDEKS GINI RATIO

Perkotaan

Pedesaan

Ket: Nilai Gini Ratio terentang antara 0 - 1
Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangan

Sumber: BPS diolah

DATA PENGANGGURAN

Angka pengangguran selama 2 tahun pemerintahan mencapai titik terendah pada tahun 2016, menjadi 7,02 juta orang (5,50%) dari sebelumnya 7,45 juta orang (5,81%) pada tahun 2015

PERSENTASE PENGANGGURAN

Sumber: BPS diolah

DATA PERTUMBUHAN EKONOMI

Di tengah kelesuan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi pada Semester I 2016 meningkat menjadi 5,04% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang sebesar 4,79%

Di tengah perlambatan dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia masih tumbuh dan termasuk salah satu yang tinggi di Asia.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi global
2.5%

Sumber: BPS diolah

DATA INFLASI

Inflasi sebagai cerminan daya beli masyarakat secara umum tetap rendah terkendali

INDEKS HARGA KONSUMEN

Sumber: BPS diolah

Presiden Jokowi menyebut, 2016 adalah tahun percepatan pembangunan nasional. Percepatan berfokus pada Infrastruktur, Pembangunan Manusia dan Kebijakan Deregulasi Ekonomi.

infrastruktur

Papua

Jalan Perbatasan Papua (Yetti - Ubrub - Oksibil - Tanah Merah - Muting - Merauke)

Target 1.111,5 km jalan tersambung 2016 Jalan dibangun sepanjang 22,73 km 2017 Target 56,51 km jalan dibangun

Jalan Trans Papua

Target 4.325,1 km jalan tersambung 2016 Jalan dibangun sepanjang 207,30 km 2017 Target 176,1 km jalan dibangun

Jembatan Holtekamp

Panjang 400m Target Selesai 2018

Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw (Muara Tami)

Anggaran Rp 165,1 miliar Target Selesai Desember 2016

Rumah Khusus Nelayan

Distrik Teluk Mayalimbit, Kampung Warsambin, Kabupaten Raja Ampat 46 unit Tipe 36 Tembok permanen tunggal Target selesai akhir 2016

Rumah Khusus Nelayan

Distrik Batanta Selatan, Kampung Waiman, Kabupaten Raja Ampat 46 unit Tipe 36 Tembok permanen tunggal Target selesai akhir 2016

Kalimantan

Jalan Perbatasan Kalimantan (Kalimantan Barat, Timur dan Utara)

Target 1.900 km jalan tersambung 2016 Jalan dibangun sepanjang 114,30 km 2017 Target 197,70 km jalan dibangun

Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kalimantan Barat

Anggaran Rp 161,1 miliar Target Selesai 2017

Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk (Sajingan Besar), Kalimantan Barat

Anggaran Rp 126,3 miliar Target Selesai Desember 2016

Pos Lintas Batas Negara Terpadu Nanga Badau, Kalimantan Barat

Anggaran Rp 154,76 miliar Target Selesai Desember 2016

Nusa Tenggara

Jalan Perbatasan Nusa Tenggara Timur

Target 176,19 km jalan tersambung 2016 Jalan dibangun sepanjang 15 km 2017 Target 113 km jalan dibangun

Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamassin (Kobalima Timur), Nusa Tenggara Timur

Anggaran Rp 136,2 miliar Target Selesai Desember 2016

Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain, Nusa Tenggara Timur

Anggaran Rp 82,27 miliar Target Selesai Desember 2016

Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini (Insana Utara)

Anggaran Rp 129,4 miliar Target Selesai Desember 2016

Bendungan Raknamo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Anggaran Rp 710,6 miliar Kapasitas Tampung 16,10 juta meter³ Penyediaan Air Irigasi 1.250 hektare Penyediaan Air Baku 100 liter per detik Potensi Tenaga Listrik 0,22 megawatt

Bendungan Rotiklot, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

Anggaran Rp 470,53 miliar Kapasitas Tampung 2,9 juta meter³ Penyediaan Air Irigasi 139 hektare padi dan 500 hektare palawija Penyediaan Air Baku 40 liter per detik Mengurangi Debit Banjir 500 meter kubik per detik Potensi Tenaga Listrik 0,15 megawatt

Bendungan Bintang Bano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Anggaran Rp 667,7 miliar Kapasitas Tampung 65,84 x 106 meter³ Penyediaan Air Bersih 555 liter per detik Menyediakan Listrik 2 x 4,4 megawatt

Bendungan Mila, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat

Anggaran Rp 357 miliar Kapasitas Tampung 6,57 juta meter³ Penyediaan Air Irigasi 25 hektare Penyediaan Air Baku 137 liter per detik Potensi Tenaga Listrik 0,1 megawatt

Bendungan Tanju, Nusa Tenggara Barat

Kapasitas Tampung 18,27 meter³ Penyediaan Air Irigasi 2.250 hektare Penyediaan Air Baku 1.470 liter per detik

Dana Desa

Tahun 2015

Anggaran Rp 20,7 triliun Alokasi 74.093 desa atau Rp 300 juta / Rp 400 juta per desa Terserap 88 persen

Tahun 2016

Anggaran Rp 46,9 triliun Alokasi 74.754 desa atau Rp 600 juta / Rp 700 juta per desa Terserap Tahap pertama 99 persen, tahap kedua 53 persen

Tahun 2017

Ditargetkan Rp 70 triliun

Tahun 2018

Ditargetkan Rp 103 triliun

Tahun 2019

Ditargetkan Rp 111 triliun

Pembangunan Manusia

Kartu Indonesia Pintar

Tahun 2015 realisasi 18.991.972 anak Tahun 2016 ditargetkan 17.927.308 anak

Unit Sekolah Baru

Tahun 2015 realisasi 271 unit Tahun 2016 ditargetkan 698 unit

Ruang Kelas Baru

Tahun 2015 realisasi 12.385 ruang kelas Tahun 2016 ditargetkan 14.082 ruang kelas

Pembangunan Perpustakaan

Tahun 2015 realisasi 2.269 perpustakaan Tahun 2016 ditargetkan 1.851 perpustakaan

Sertifikasi Guru

Tahun 2015 realisasi 60.980 guru Tahun 2016 ditargetkan 25.000 guru

Tunjangan Profesi Guru (PNS dan non PNS)

Tahun 2015 realisasi 1.506.146 guru Tahun 2016 ditargetkan 1.508.498 guru

Guru Garis Depan

Tahun 2015 797 guru dikirim ke 4 provinsi Tahun 2016 7.000 guru dikirim ke 13 provinsi

Pembangunan Sekolah Garis Depan

Hingga 2016, 114 sekolah garis depan dibangun di 49 kabupaten/kota (daerah perbatasan, daerah urban dan daerah perbatasan) 11 sekolah baru (7 SMA, 2 SMK dan 2 SLB) 103 revitalisasi (27 SD, 30 SMP, 25 SMA, 18 SMK dan 3 SLB)

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI DAN BALITA

Terjadi penurunan yang sangat signifikan pada angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita yang mengalami stunting

Angka absolut kematian ibu

2013 5.019 orang

2015 4.809 orang

Angka absolut kematian bayi

2013 23.703 anak

2015 22.267 anak

Angka balita mengalami stunting terjadi penurunan

2013 37,2 %

2015 29,6 %

Hingga akhir 2016 akan dibagikan sebesar 4.952,2 ton makanan tambahan untuk 550.248 ibu hamil yang mengalami kekurangan nutrisi kronis.

PROGRAM NUSANTARA SEHAT MENINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Pemerintahan Jokowi - JK telah:

838 dokter, bidan, perawat

158 Puskesmas

Mengirim 838 orang Tim Nusantara Sehat yang terdiri atas dokter, bidan dan perawat untuk ditempatkan di 158 Puskesmas di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

Meningkatkan jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan standar.

Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan

1.179

1.256

PUSKESMAS

Presentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang

35%

43,95%

RUMAH SAKIT

MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT

Pada tahun 2016, Pemerintah terus meningkatkan jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat dan fasilitas kesehatan yang melayani serta membayarkan iuran bagi penduduk termiskin.

16.9574.010 Penduduk Indonesia telah menjadi
peserta BPJS (per 16 Okt 2016)

Rp 20T di 2016 untuk membayar iuran Kartu Indonesia Sehat
40% penduduk termiskin Indonesia

91.166.408 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat

FKTP*

20.663
FKTL*

2.028
Apotek

2.009
Optik

953

*Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

*Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut

25.654 Fasilitas kesehatan melayani pasien KIS

deregulasi ekonomi

13 PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DENGAN 204 REGULASI

Dari 204 rancangan regulasi hasil 13 Paket Kebijakan Ekonomi, sebanyak 202 sudah ditetapkan menjadi regulasi.

202 SUDAH DITETAPKAN

Dari total 204 regulasi 13 paket kebijakan ekonomi, 99% sudah ditetapkan (202 regulasi)

PAKET I

Mendorong daya saing industri
PAKET II

Promosi investasi dan devisa
PAKET III

Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya produksi
PAKET IV

Jaminan sistem pengupahan dan pengamanan PHK
PAKET V

Revaluasi aset dan akses pembiayaan syariah
PAKET VI

Menggerakkan ekonomi di wilayah pinggiran dan kelancaran bahan baku obat
PAKET VII

Insentif pajak industri padat karya dan sertifikasi tanah
PAKET VIII

Kepastian usaha dan investasi jasa pemeliharaan pesawat terbang (MRO) dan minyak
PAKET IX

Infrastruktur listrik dan logistik
PAKET X

Keterbukaan investasi
PAKET XI

Akses pembiayaan, dwelling time, dan industri farmasi/alkes
PAKET XII

Peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EoDB)
PAKET XIII

Penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah

3.032 PERATURAN DAERAH YANG MENGHAMBAT PERDAGANGAN DAN USAHA DIPANGKAS

972

Retribusi Jasa Umum (HO, pendaftaran ulang).

1164

Konsekuensi peralihan urusan pemerintahan daerah (izin tambang, sekolah lanjutan, kehutanan, pajak daerah).

462

Implikasi putusan MK (menara telekomunikasi, sumber daya air dan pajak hiburan).

55

Lain-lain (penulisan legal drafting/delegasi blanko).

379

Pelayan publik (KTP, pendidikan gratis, IMB berjangka waktu, contoh Kota Bekasi, Kab. Kerawang).

PROSES PERIZINAN LEBIH CEPAT HINGGA 600%

Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga, dipangkas secara drastis hingga 6 kali lebih cepat dari waktu semula.

DULU

SEKARANG

PERIZINAN LISTRIK

923 hari

256 hari
PERIZINAN PERTANIAN

751 hari

172 hari
PERIZINAN PERINDUSTRIAN

672 hari

152 hari
PERIZINAN KAWASAN PARIWISATA

661 hari

188 hari
PERIZINAN PERTANAHAN (4 capaian perizinan)

123 hari

90 hari
PERIZINAN KEHUTANAN (13 capaian perizinan)

111 hari

47 hari
PERIZINAN PERHUBUNGAN (4 capaian perizinan)

30 hari

5 hari
PROSES TAX ALLOWANCE LEBIH PASTI DAN SEDERHANA

lama proses
tidak jelas

28 hari