Setidaknya sudah 30 tahun jurnalisme memasuki era digital. Saat awal kemunculannya, digital kerap kali dikaitkan dengan keberlanjutan, mulai soal hemat kertas dan energi, bisa diakses siapa pun secara gratis, hingga masalah partisipasi audiens. Namun, apa betul digital membuat jurnalisme berkelanjutan?

Makalah Nicole S Cohen, asisten profesor komunikasi, informasi, dan teknologi di Universitas Toronto, berjudul “From Pink Slips to Pink Slime: Transforming Media Labor in a Digital Age” menguraikan kegagalan digital mengupayakan keberlanjutan jurnalisme dari sisi proses kerja dengan wartawan sebagai buruhnya.

Meski tren baru penggunaan teknologi digital dalam jurnalisme berkembang (misal data journalism, computational journalism, sensor journalism, VR journalism), secara umum teknologi–jika dieksplorasi–lebih banyak digunakan untuk menghemat ongkos.

Di Indonesia, kecenderungan hemat ongkos ini sudah terlihat sejak awal evolusi jurnalisme digital. Korporasi media yang saat itu belum yakin dengan prospek bisnis digital membentuk departemen atau media baru dengan staf terbatas dan gaji lebih rendah.

CEO New York Times Mark Thompson mengatakan, “Hal mendasar yang secara psikologi sulit bagi perusahaan mapan adalah: Kita harus menomorsatukan hal baru dan menaruh hal lama di belakang walaupun yang lama secara ekonomi masih menghasilkan.

Meski sejak awal 2000-an jelas dikatakan bahwa digital adalah masa depan, investasi media Indonesia masih pada media konvensional (cetak dan televisi). Digital diklaim inovasi, tetapi aslinya cuma sekoci.

Seiring perkembangan, dengan keterbatasan dan gaji murah itu, media digital diminta mengejar untung. Model bisnis yang terbayang awalnya iklan–sama dengan cetak–dan iklan ditentukan oleh klik. Tulisan pendek dan judul bombastis berkembang. Bagi jurnalis digital, menulis 10 tulisan per hari sudah biasa.

Korporasi media Indonesia jadi bermuka dua. Punya produk jurnalisme berkualitas di publikasi cetak sekaligus konten pendek dan bombastis di versi daring. Dalam situasi itu, tentu ada juga perisakan antara kroco cetak dan daring yang merasa dirinya lebih unggul dari yang lain.

Inisiatif baru untuk media digital yang lebih baik muncul, tetapi kerap kali pula jatuh ke praktik lama. Gosip, review drama Korea dan konten remeh lainnya umum dijumpai di media baru yang sebelumnya bercita-cita mendisrupsi praktik lama.

Teknologi digital memungkinkan komunikasi jarak jauh lewat aplikasi percakapan serta pengiriman dan penyuntingan konten yang lebih mudah lewat content management system. Ini dimanfaatkan untuk mendapatkan tenaga murah. Hari ini, penulis bisa mendapatkan hanya Rp 10.000 per artikel, jumlah yang bahkan pas-pasan untuk membeli nasi telur dan sayur di warteg.

Cuitan jurnalis semasa pandemi sebagai respon akun @hrdbacot ini bisa memberi gambaran kenyataan bekerja menjadi jurnalis digital:

Bukan hanya untuk menghemat ongkos, teknologi digital juga digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Metrik seperti Chartbeat dan Google Analytics menjadi sistem rekomendasi utama bagi jurnalis soal apa yang harus ditulis.

Tak jarang jurnalis stres, mengukur kualitas diri dari kuantitas pembaca artikel, berkompetisi untuk mendapatkan penghargaan dari sisi jumlah pembaca. Saat kesalahan dalam tulisan viral, jurnalis kerap harus menanggung rasa malu sendiri. Dianggap pahlawan gagal.

Banyak akademisi dan peneliti yang kaget dengan kualitas buruk. Mereka yang terkejut adalah orang buta kondisi. Dengan staf sedikit, biaya minim, dan target selangit, apa yang harus dikagetkan dari hasil buruk? Dunia riset sendiri mengukur kualitas dari jumlah publikasi dan sitasi. Sebelas dua belas.

Para wartawan senior heran dengan jurnalis media daring yang begitu rendah. “The medium is the message” McLuhan kerap dibawa-bawa. Namun, sesungguhnya yang mengherankan adalah keheranan mereka itu sendiri. Kebobrokan media daring sebagian terjadi karena rendahnya ambisi mereka mengeksplorasi medium baru pada awal perkembangan digital.

Pemanfaatan teknologi di media digital cuma salah satu gambaran praktik media digital yang tak berkelanjutan. Praktik lain adalah mengandalkan mesin pencari untuk mendistribusikan konten dan sebaliknya, tak peduli sama sekali soal bagaimana konten didistribusikan.

Bisakah jurnalisme keluar dari praktik tak berkelanjutan itu?

Gagasan lama yang berkembang lagi agar jurnalisme lebih berkelanjutan adalah non-profit. Asumsinya, jika media tidak mengejar untung, dia bisa fokus pada kualitas, keberpihakan pada kepentingan publik, dan kesejahteraan jurnalisnya.

The Guardian dan ProPublica adalah dua contoh media massa non-profit mainstream. InsideClimate adalah contoh media non-profit niche, hanya membahas isu iklim. Sumber pendanaan media non-profit biasanya lembaga donor atau filantropis.

Bisakah media lebih berkelanjutan dengan model non-profit? Berkaca pada The Guardian, jawaban optimisnya adalah bisa. Mereka tetap mampu menghasilkan karya bermutu, lewat Panama Papers misalnya, dan tetap bisa berinovasi, VR journalism contohnya.

Meski demikian, non-profit bukan tanpa pitfall, terutama karena bagaimanapun, media masih membutuhkan uang untuk mewujudkan ambisinya.

Alfred Hermida dan Mary Lynn Young dari Sekolah Jurnalisme di University of British Columbia dalam tulisannya “The Promise of Non-Profit Journalism” di Nieman Lab mengatakan, non-profit bukan soal model bisnis melainkan struktur korporat. Perubahan menjadi non-profit tidak mengubah kebutuhan untuk membayar karyawan dan membiayai peliputan.

Pew Research Center pada tahun 2012 mengungkap bahwa lembaga donor masih menjadi bagian signifikan bagi jurnalisme non-profit karena dukungan publik masih minim. Sampai saat ini, realitanya masih sama.

Seperti banyak dikatakan jurnalis lepas, “The money is in the west.” Dana hibah peliputan mulai dari 1.000 dollar AS saja asalnya dari Barat, apalagi dana miliaran rupiah untuk mengelola media. Bagi media non-profit di belahan bumi selatan, mendapatkan dana jangka panjang akan jauh lebih sulit.

Sebenarnya, kalau ada 1 juta orang yang mau membayar Rp5.000 tiap bulan saja, media non-profit dengan niche issues bisa hidup. Sayangnya, menggalang dana pembaca juga rumit karena harus bisa pula mewadahi kepentingan dan minat pembaca.

Nicholas Lemann, profesor jurnalisme Columbia University, dalam “A Code of Ethics for Journalism Nonprofits” di New Yorker menyebutkan, ketergantungan pada donor itu bermasalah bukan hanya secara finansial, melainkan juga soal independensi editorialnya.

Di Amerika Serikat saja cuma ada satu lembaga yang betul-betul fokus pada jurnalisme, yaitu Knight Foundation. Kebanyakan lembaga menyokong media sebagai upaya untuk memperjuangkan isunya. Apakah media non-profit hanya akan mengangkat isu yang jadi fokus utama pemberi donasinya?

Media cetak berbasis iklan mengenal firewall antara bisnis dan editorial. Di dunia digital, tembok itu runtuh. Wujudnya di Indonesia adalah native ads dan jurnalis yang ikut mencari iklan. Media non profit sebagai solusi harus mampu membangun batasan editorial dan bisnis versinya sendiri.

Strategi lain yang kini marak adalah mendapatkan uang dari pembaca. Baik media for profit maupun non-profit mengadopsinya. Asumsinya, kalau dukungan berasal dari pembaca, media bisa menyajikan karya berkualitas dan berpihak pada publik.

Masalahnya, apa itu jurnalisme berkualitas? Dulu, kualitas jurnalisme hanya diukur dengan parameter obyektif. Misalnya akurat, tidak bias kepentingan politik atau modal, dan mampu melayani mereka yang terpinggirkan.

Namun di era user experience, ada yang disebut subjective quality atau quality of experience. Kadang, kualitas tidak ditentukan oleh isi tetapi kemasan dan ini menentukan apakah pembaca akan memberi dukungan.

Dalam peliputan Covid-19 misalnya, pembaca pakar menyukai konten ribuan kata, mendalam, detail. Namun, pembaca sangat awam mungkin menyukai yang concise dan relevan. “Panjang amat sih, intinya aja?” atau “Harusnya interaktif kayak Washington Post bikin itu”, demikian tuntutannya.

Sangat naif bila menganggap bahwa dengan readers-led strategy, jurnalis menjadi satu-satunya penentu apa yang harus ditulis dan apa yang berkualitas. Faktanya, isu dan kualitas merupakan hasil dialog antara jurnalis, perusahaan media, pembaca, dan banyak pihak.

Mengapa subscriber New York Times bisa 7,5 juta? Betul karena konten mereka secara obyektif berkualitas. Namun, itu juga karena pembacanya, yang menurut mantan Executive Editor New York Times, Jill Abramson adalah liberal dan polah tingkah Donald Trump menarik bagi mereka.

Lantas bagaimana dialog terjadi? Bisa saja ngobrol dengan pembaca. Akan tetapi, bisa jadi ini menyedihkan, dialog itu lebih sering terjadi saat jurnalis melihat metrik. Lewat pengamatan itu pula, tim editorial bisa tahu kapan artikel harus dipublikasikan.

Amanda Michel, Global Director dan Senior Product Manager di The Guardian dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, meskipun mereka adalah lembaga non-profit, berpikir soal cara meningkatkan pemasukan tetap utama.

The Guardian bahkan melakukan eksperimen soal panjangnya teks saat meminta sumbangan dari pembaca. Mereka juga memperkaya konten sehingga bisa mewakili semua kalangan. Bukan hanya investigasi, tapi juga konsultasi soal perselingkuhan. Metrik jadi alat ukur keberhasilan.

Martin Jonsson, Group Head Editorial Department di Bonnier, media di Swedia yang kini 80 persen penghasilannya berasal dari pembaca dalam seminar di WAN IFRA, mengungkapkan, keberhasilannya meraih dukungan pembaca bukan hanya dari sisi jurnalisme semata.

Jurnalisme tetap menjadi fokus, tetapi kualitas cerita diukur lewat sejumlah parameter, seperti jumlah pembaca, waktu yang dihabiskan pembaca dalam artikel, dan apakah pembaca menyelesaikan artikel. Setiap artikel diamati apakah mendorong pembaca untuk menjadi subscriber. Yang tak menarik, tak perlu dibuat ulang.

Jonsson mengatakan, “Saya terus berusaha bersama rekan-rekan di The Guardian, Financial Times untuk mengeksplorasi apakah mungkin kita mengembangkan metrik kualitas. Namun, sekarang yang kita bisa lakukan adalah melihat jumlah pembaca, time on site dan completion rate.”

Sejumlah pakar berusaha menentukan parameter kualitas yang lebih obyektif sejak masa cetak. Dahulu, kualitas bisa diukur lewat analisis konten. Di era digital, pertanyaannya adalah bagaimana mengonversi parameter kualitas dan memakainya dalam tools yang bisa digunakan sehari-hari.

Saat ini, yang sudah dilakukan oleh media besar seperti Financial Times dan Times of London adalah mengembangkan metrik dan alat ukur sendiri. Mereka tidak lagi tergantung pada Google Analytics dan Chartbeat. Dengan begitu, insights yang didapatkan lebih akurat dan berpihak pada kepentingan jurnalisme.

Kompas.com hari ini, Selasa (14/9/2021) berusia 26 tahun. Sebagai salah satu perintis media digital di Indonesia, Kompas.com berbagi karakteristik dan irasionalitas digital seperti diungkapkan para pakar. Pada saat yang sama juga melihat, menerima kritik, dan berdialog dengan sejumlah inovator jurnalisme.

Semua sadar bahwa semua langkah punya pitfall dan yang terpenting adalah walk the talk, walking the walk. Jurnalisme membutuhkan orang yang menjalankan apa yang dijanjikan, juga orang yang bersabar dan berani melangkah, mau jatuh dan rela dikritik kemudian bangkit.

Itu berlaku untuk Kompas.com, korporat Kompas Gramedia, dan semua yang merasa perlu akan jurnalisme berkelanjutan. Korporat media yang punya wajah ganda harus berpikir. Apakah mau terus melanjutkan praktiknya dan melihat nanti mana yang berhasil?

Jurnalisme berkelanjutan juga membutuhkan keterlibatan lebih dari akademisi dan peneliti. Bukan hanya dalam kritik, melainkan juga dalam riset, gagasan, dan solusi yang berbasis bukti dan pendidikan non-formal lanjutan.

Kemajuan jurnalisme barat didukung oleh lembaga pendidikan lewat sejumlah inisiatif. Reuters Institute di Oxford banyak mengkaji digital dan audiens. Knight Foundation punya fellowship jurnalisme sains bersama MIT dan inovasi jurnalisme bersama Stanford University.

Lewat sejumlah program, lembaga pendidikan Barat mempertemukan jurnalis dengan pakar teknologi informasi, pengembang produk, desainer. Lebih dari itu, dengan menanam orang “di luar jurnalisme” ke dalam newsroom, jurnalis diajak melakukan proyek ataupun practice based research bersama.

Kajian jurnalisme harus lebih luas, interdisiplin, multi-perspektif. Hingga saat ini, kajian soal relasi jurnalis-media-raksasa teknologi di Indonesia minim. Demikian juga riset audiens, organisasi dan inovasi, jurnalis dalam kerja.

Keberhasilan media Australia mendapatkan pendanaan dari raksasa teknologi, meski skemanya belum sempurna dan masih mengalir ke konglomerat media, sebenarnya tak lepas dari peran akademisi.

Tulisan Viktor Pickard di The Nation berjudul “Break Facebook’s Power and Renew Journalism” yang salah satunya meminta Facebook membayar untuk jurnalisme adalah salah satu yang mendasari gerakan di Australia.

Dewi Sri S dari Bappenas dalam acara rilis Indeks Kebebasan Pers (IKP) pada awal September lalu mengatakan adanya wacana tunjangan profesi bagi wartawan. Meski penting, dukungan pemerintah untuk pendanaan riset dan memajukan pendidikan jurnalisme mungkin lebih penting.

Pandemi Covid-19 yang memicu krisis ini harus jadi momen untuk bergerak bersama. Langkah menuju jurnalisme berkelanjutan tidak mudah. Ada banyak jargon dan noise dalam langkah itu, tetapi semua perlu fokus dan berpikir jernih. Dan yang terpenting, tidak menjadi Terawan jurnalisme dengan menyebarkan klaim kesuksesan mendapatkan subscriber, mendeklarasikan keberlanjutan terlalu dini dan membesar-besarkan kesuksesan program atau eksperimen.