Tim Fatmawati merupakan sekumpulan orang dari sejumlah perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara RI, Astagraphia, dan Murakabi Sejahtera.

Mereka berkumpul dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan proyek e-KTP di salah satu ruko Graha Mas Fatmawati. Ruko itu milik Andi Narogong.

Andi Narogong melibatkan dua saudara kandungnya dalam pengadaan e-KTP, yakni Vidi Gunawan dan Dedi Prijono.

Dedi dan Vidi ikut mengatur proses pengadaan dan membantu penyerahan uang kepada pejabat Kemendagri.

Anggota tim teknis Kemendagri mengakui bahwa rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tidak ditindaklanjuti dalam proyek e-KTP. LKPP merekomendasikan agar sembilan lingkup pekerjaan dalam proyek e-KTP tidak digabungkan, karena peluang terjadinya kegagalan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan sangat besar.

Hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara, serta akan menghalangi kompetisi dan persaingan sehat.

Salah satu barang yang disebut jaksa mengalami mark-up harga, yakni personal computer (PC) yang melambung tinggi dari harga sebenar nya. Menurut jaksa, harga satu PC sebenarnya hanya sekitar Rp 4 juta. Namun, harga barang yang ditawar kan kepada Kemendagri mencapai Rp 12 juta untuk satu unit PC.

Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia Berman Jandry S Hutasoit membenarkan adanya pemesanan barang-barang untuk proyek e-KTP sekitar Maret-April 2011 oleh PT Quadra Solution.

Perusahaan tersebut merupakan salah satu anggota konsorsium PNRI yang disebut sudah diatur menjadi pemenang lelang. Padahal, pengumuman lelang dan teken kontrak baru dilakukan Juli 2011.

Sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) seharusnya tidak dapat menjadi pemenang lelang dalam proyek pengadaan e-KTP.

Dalam proses lelang, konsorsium tidak melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 dalam dokumen penawarannya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Saat dilakukan pengujian simulasi layanan e-KTP dan pengujian pencetakan blangko e-KTP dan pengujian kartu chip dan pengujian Automated Finger Print Identification System (AFIS) dengan melakukan uji perekaman, tidak ada peserta lelang yang dapat mengintegrasikan Key Management Server (KMS) dengan Hardware Security Module (HSM).

Dengan demikian, tidak dapat dipasti kan bahwa perangkat tersebut telah memenuhi kriteria keamanan perangkat sebagaimana diwajibkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Ketua Tim Teknis dalam proyek pengadaan e-KTP, Husni Fahmi, mengaku diperintah pejabat pembuat komitmen (PPK) Sugiharto, untuk memenangkan konsorsium yang seharusnya tidak lolos dalam proses lelang.

Andi Narogong secara sengaja membentuk tiga konsorsium untuk mengikuti lelang proyek pengadaan e-KTP. Ketiga konsorsium, yakni, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Konsorsium Astragraphia dan Konsorsium Murakabi Sejahtera.

Konsorsium PNRI memang disiapkan menjadi pemenang lelang. Sementara, konsorsium Astragraphia dan Murakabi hanya sebagai konsorsium pendamping lelang.

Konsorsium pelaksana proyek e-KTP lebih memilih sistem perangkat lunak (software) yang tidak lolos dalam uji kompetensi. Perangkat lunak yang tidak dapat terintegrasi tersebut tetap digunakan untuk mencetak tar get 170 juta keping e-KTP. Irman dan Sugiharto, mengarahkan tim teknis Kementerian Dalam Negeri agar membuat spesifikasi teknis dengan mengarah ke salah satu produk tertentu, yakni dengan secara langsung menyebut merk. Salah satu di antaranya, untuk pengadaan AFIS menggunakan produk merk L-1.

Adendum atau kontrak kerja sama dalam proyek pengadaan e-KTP diubah sebanyak sembilan kali. Adendum tersebut selalu diubah agar konsorsium pelaksana e-KTP tetap mendapat bayaran meski pekerjaan tidak sesuai target.

Harga satu keping e-KTP yang dibuat pada 2011-2013 seharga Rp 7.500. Namun, harga yang dibayar Kementerian Dalam Negeri untuk satu keping e-KTP melonjak hingga Rp 16.000.

Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos merasa dicurangi dalam proyek e-KTP. Porsi pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan perusahaannya malah dikurangi dan diberikan kepada sub kontraktor lain.

PT Sandipala mendapat porsi pekerjaan untuk menyelesaikan pencetakan, personalisasi dan pendistribusian 103 juta keping e-KTP. Namun, secara tiba-tiba porsi pekerjaan PT Sandi pala dikurangi menjadi hanya 60 juta keping e-KTP. Porsi Sandipala diambil dan di-subkontrak ke pihak lain.

Dosen Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung (ITB), Mikrajuddin Abdullah mengatakan bahwa perkiraan harga material plastik sebagai bahan dasar pembuatan e-KTP hanya senilai Rp 628,71. Namun, dalam fakta persi dangan, satu keping e-KTP yang sudah lengkap dengan chip, dijual seharga Rp 16.000.

Bahan baku plastik yang digunakan dalam proyek pengadaan e-KTP sama dengan plastik yang digunakan untuk pembuatan kemasan air minum.

Proyek e-KTP tahun 2010 menggunakan chip teknologi tahun 1996

Andi Narogong menyebut, Azmin Aulia adalah salah satu kunci penentu pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Azmin merupakan adik kandung Gamawan Fauzi, yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri.

Jaksa yakin Gamawan Fauzi menerima satu unit ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jakarta Selatan. Selain itu, menerima uang Rp 50 juta dari Andi Narogong.

Anggota DPR dan pejabat Kemendagri masing-masing dapat fee 5 persen dari konsorsium