Agar implementasi HAM di tingkat kabupaten/kota berjalan baik, komitmen kepala daerah jadi yang terpenting.

Akan lebih mudah jika inisiatif HAM berasal dari kepala daerah. Namun, jika tidak, pendekatan lewat audiensi dengan pemegang kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau gubernur juga dapat dilakukan.

Tujuan tahap ini adalah adanya komitmen kuat dalam bentuk pernyataan yang diikuti roadmap kinerja, lahirnya Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Daerah. Aturan-aturan yang terbit sebaiknya memuat tanggung jawab dan waktu kerja para stakeholder.