Pelaksanaan dan Pelembagaan
Pelaksanaan dan Pelembagaan
Ini adalah tahapan perwujudan komitmen para pihak untuk mengimplementasikan inisiatif Kabupaten/Kota
HAM yang telah direncanakan.
Pelaksanaan dan pelembagaan bisa berarti mendirikan lembaga baru, misalnya dinas
khusus untuk menangani masyarakat adat setempat. Bisa juga pembuatan aturan yang lebih kuat, seperti
peraturan daerah atau peraturan wali kota soal sanksi bagi pengendara motor yang menggunakan trotoar
untuk berjalan dan parkir. Tahap pelaksanaan bisa juga perumusan program dan anggaran, misalnya
program dan anggaran tentang pendidikan gratis bagi warga miskin kota.
Di Slovenia, UU Pemerintah Daerah menetapkan hak-hak warga
minoritas keturunan asing dan menyatakan bahwa populasi Romania harus mempunyai perwakilan formal di
dewan kota, dan kota-kota yang lain dapat membentuk lembaga-lembaga kota untuk menangani isu-isu
HAM.