Masyarakat sipil dan keluarga korban menyadari bahwa pembunuhan terhadap peserta demonstrasi adalah wujud pengekangan kebebasan berpendapat. Mereka sadar perlu adanya pengusutan tuntas kematian para korban dan aturan yang menjamin kebebasan berpendapat.

Keluarga korban bersama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) mendesak Pemerintah Kota Gwangju untuk menguak kebenaran di balik peristiwa 18 Mei 1980 dan mengakui bahwa yang terjadi adalah pelanggaran HAM. Selain itu, mereka juga menuntut pengusutan tuntas tentang aktor-aktor dalam pembunuhan massal itu sekaligus mengadilinya.

Setelah perjuangan warga sipil, Pemerintah Kota Gwangju akhirnya mengakui dan menetapkan 18 Mei sebagai hari peringatan Gwangju Uprising pada tahun 1987. Penentuan hari peringatan itu menunjukkan komitmen awal kepala daerah untuk memperjuangkan HAM.

Setelah penetapan hari peringatan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan keluarga korban membentuk komite dan lebih sering bertemu untuk membahas implementasi.

Komite yang terbentuk mulai melakukan kegiatan budaya, pameran, serta peringatan bersama dengan mengunjungi makam korban Gwangju Uprising. Tujuan kegiatan-kegiatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman warga mengenai kejadian yang terjadi pada 18 Mei 1980 sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesadaran HAM.

Karena masalahnya sudah gamblang dari awal, komite yang dibentuk sudah mengetahui dengan pasti bahwa kondisi HAM yang ada di masyarakat masih buruk, terutama terkait kebebasan berpendapat.

Pada awal perjuangan HAM di Gwangju, prioritasnya adalah mengupayakan keadilan bagi para korban.

Komite mengumpulkan kesaksian dari keluarga korban serta para demonstran yang masih hidup serta mengajak semua keluarga korban untuk melayangkan aduan sebagai awal pengusutan.

Komite membentuk The May 18 Memorial Foundation yang mendampingi para keluarga korban dalam proses tuntutan.
Selain itu, pemerintah kota juga membentuk Kantor Divisi HAM, yang bertugas untuk menyusun kebijakan HAM; Komisi Lokal HAM, yang bertugas memfasilitasi mekanisme warga untuk berpartisipasi dalam menjamin pemenuhan HAM; dan Ombudsman HAM, fungsinya antara lain untuk pemulihan terhadap pelanggaran HAM.

Kesuksesan gerakan 18 Mei dinilai dari keberhasilan mengadili Cho Doo Hwan pada 1996 dan pemberian kompensasi bagi keluarga korban yang diantaranya berupa pemberian dana pensiun bulanan, ganti rugi kerusakan properti, dan beasiswa bagi keturunan para korban.