Dikenal sebagai sosok Jawa yang santun, bukan berarti Presiden Joko Widodo tidak bisa marah. Ia beberapa kali mengungkapkan kemarahannya karena berbagai sebab.
Sepanjang tahun ini, sedikitnya lima kali Jokowi tampak meluapkan emosinya. Berikut ini lima momen ketika Jokowi jengkel terhadap sesuatu yang tidak berkenan baginya.
Ketika harga beras di sejumlah daerah melonjak, Jokowi marah dalam rapat di Istana Bogor, Minggu (15/3/2015). Ia menganggap menteri terkait lamban memberikan laporan soal pergerakan harga beras.
Jokowi sampai mengirim utusan untuk memeriksa harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Meski harga beras mulai turun, Jokowi tetap tidak puas karena tidak ada laporan dari menteri terkait.
"Kemarin saya cek sendiri lewat orang-orang saya. Ini terbalik, mestinya saya dilapori. Tapi saya tunggu-tunggu tidak ada yang lapor," kata Jokowi saat itu.
Terkait hal ini, Sofyan Djalil selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu itu, mengatakan bahwa kemungkinan menteri terkait lupa melaporkan hal tersebut.
Jokowi kembali meluapkan kegeramannya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, 13 Mei 2015. Kali ini sasarannya adalah lima menteri yang dianggap lamban membuat kebijakan sehingga memengaruhi penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi.
Jokowi kesal karena sejak Januari 2015, ia sudah menginstruksikan kepada semua pembantunya untuk mengantisipasi krisis global. Para menteri diminta membuat terobosan kebijakan untuk menjaga daya serap anggaran dan daya beli masyarakat sejak Januari 2015.
"Tapi mungkin belum banyak yang pikirkan bahwa ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan melemahnya ekonomi. Hati-hati," kata Jokowi.
Salah satu momentum kemarahan Jokowi, yang paling menyita perhatian publik, terjadi ketika ia menemukan kejanggalan waktu tunggu kontainer (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 17 Juni 2015.
Jokowi marah karena kecewa atas waktu tunggu kontainer di Tanjung Priok selama 5,5 hari. Ini di bawah target pemerintah yang ingin mempersingkat menjadi 4,7 hari.
Selain kesal, Jokowi juga berjanji memberikan sanksi tegas kepada oknum yang tidak becus membenahi waktu tunggu kontainer.
Kegaduhan di Pelabuhan Tanjung Priok berlanjut pada langkah Badan Reserse Kriminal Polri dalam membongkar dugaan korupsi pengadaan mobile craine di PT Pelabuhan Indonesia II. Politisi di Gedung Parlemen juga tertarik membongkar skandal Pelindo II dengan membentuk panitia khusus yang dipimpin oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
Kemarahan Jokowi pada menterinya yang lamban kembali terulang saat membuka rapat terbatas tentang penanaman modal asing di Istana Kepresidenan, Jakarta, 29 September 2015. Ini akibat menteri tidak sigap memangkas birokrasi, terutama terkait perizinan usaha.
Jokowi menyinggung prosedur perizinan termasuk keruwetan pembebasan lahan. Kepala Negara juga meminta pasokan listrik dicukupi. Para menteri juga diminta mengkaji penghapusan atau revisi aturan yang dianggap menghambat demi memudahkan para investor.
Jokowi mendesak para menteri segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi itu. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan lambat jika para menterinya tidak berani membuat terobosan memudahkan investasi.
"Kalau dari pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan di bawahnya, di eselon I atau eselon II, apalagi terbawa arus yang ada di bawahnya, sudah lupakan mengenai ini. Lupakan. Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan, itu juga lupakan karena memang kita ini sangat ruwet sekali," ucap Jokowi.
Kali ini Jokowi benar-benar terlihat marah. Ia merasa namanya dicatut dalam pembicaraan oleh Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin terkait negosiasi kontrak Freeport.
Di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015), Jokowi menyebut bahwa pencatutan namanya itu menabrak etika dan mencoreng wibawa lembaga negara.
Jokowi menumpahkan kemarahannya setelah membaca transkrip rekaman pembicaraan Novanto, Riza, dan Maroef secara utuh.
"Saya enggak apa-apa dikatakan Presiden gila, Presiden sarap, Presiden koppig, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Enggak bisa!" ucap Jokowi tegas sambil mengacungkan telunjuknya.
"Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara," kata dia.
