Selama satu tahun terakhir ini, DPRD DKI menjadi lembaga yang paling vokal dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Ahok (sapaan Basuki) seringkali bersitegang dengan beberapa anggota DPRD melalui media massa.
Perseteruan antara keduanya semakin keruh ketika Ahok menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hasil pembahasan dengan DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri. Masalah tersebut bahkan berujung kepada pelaksanaan hak angket terhadap Ahok.
"Ini seru, sejarah. Pertama kalinya di republik ini, Gubernur DKI ribut dengan DPRD," kata Basuki di Balai Kota, Senin (16/2/2015).
Namun, beberapa bulan ini perseteruan antara keduanya tidak sekencang dulu. Mereka bahkan seolah hanya perang kata-kata di media massa saja. Sebab, ketika keduanya dipertemukan, hubungan mereka seolah baik-baik saja. Berikut ini adalah nama-nama anggota DPRD yang sering berseteru dengan Ahok.
Pria yang akrab disapa Lulung ini merupakan Wakil Ketua DPRD DKI yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan. Lulung dan Ahok sering kali berseteru, apalagi untuk kasus uninterruptible power supply (UPS). Lulung yang sudah bolak-balik ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan sampai yakin Ahok akan terseret kasus itu.
"Ahok sudah dapat diduga menjadi tersangka kasus UPS karena dia bertanggung jawab dari semua," kata Lulung.
Ahok pun sama. Ketika wartawan bertanya tentang UPS, dia sering ogah menjawab dan menyuruh awak media bertanya kepada Lulung. Seolah Lulung paling tahu soal kasus UPS meskipun sampai saat ini Lulung bukan tersangka.
Selain soal kasus UPS, Lulung tidak jarang ikut mengkritisi Ahok. Seperti soal hak angket dan soal sikap Ahok yang menurut Lulung selalu mencari musuh.
Kalau Lulung yakin Ahok jadi tersangka di kasus UPS, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yakin Ahok akan jadi tersangka dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Beberapa kali, Taufik mendoakan Ahok agar menjadi tersangka dalam kasus itu.
"Kita berdoa saja supaya Oktober Ahok tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dia enggak akan bisa lepas," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (30/9/2015).
Taufik sering juga mengkritik Ahok tentang berbagai hal.
Prabowo Soenirman merupakan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra yang juga sering mengkritisi Ahok. Sewaktu rapat mediasi dengan Kemendagri terkait APBD DKI 2015, Prabowo ketahuan menyebut Ahok "Gubernur Gila".
Saat dia menjadi Wakil Ketua Pansus LHP BPK, Prabowo berencana memanggil Ahok terkait temuan BPK soal RS Sumber Waras. Ahok pernah naik pitam akibat rencana Prabowo itu.
"Saya berani menantang kok, boleh periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup, berani enggak lu pejabat BPK kayak begitu? Berani enggak DPRD ngomong begitu? Apalagi si Soenirman Prabowo (Prabowo Soenirman), dia bisa kaya raya begitu kan, padahal cuma jadi Dirut (Direktur Utama) PD Dharma Jaya. Lu berani buka-bukaan enggak? BPK audit dong dia, audit tuh Dharma Jaya pas di zamannya dia," kata Ahok dengan suaranya yang masih meninggi.
Menanggapi itu, Prabowo hanya tertawa-tawa. Dia menegaskan bahwa rencana itu adalah Ahok yang meminta. Dia heran Ahok justru marah ketika keinginannya dikabulkan. Namun, pada akhirnya pemanggilan Ahok oleh Pansus BPK tidak pernah terjadi sampai pansus selesai.
Di bawah pemerintahan Ahok, Pemerintah Provinsi DKI seringkali melakukan penertiban kawasan kumuh hingga PKL.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Syarief merupakan anggota Dewan yang sering mengkritisi praktik penertiban itu karena dinilai tidak manusiawi. Waktu Kampung Pulo digusur, dia sampai datang ke lokasi.
"Saya mengutuk keras penertiban di Kampung Pulo," ujar Syarief ketika itu.
Selain soal penertiban, Syarief juga cukup sering berkomentar tentang rotasi pejabat yang dilakukan Ahok. Menurut dia, apa yang dilakukan Ahok selama ini hanya menjadikan PNS DKI sebagai kelinci percobaan saja.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sebenarnya tidak terlalu suka berseteru dengan Ahok di media massa. Namun, beberapa kali dia sempat "tidak tahan" dan meluapkan kekesalannya terhadap Ahok.
Beberapa bulan lalu, dia sempat menunda menandatangani LPJ APBD 2014. Hal itu membuat APBD-P 2015 tidak bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
Prastio mengatakan hal itu dia lakukan agar Ahok mengerti Pemprov DKI membutuhkannya. Sehingga, Ahok tidak membuat kebijakan tanpa mendiskusikan terlebih dulu dengan DPRD.
"Ternyata, dia mencari Ketua DPRD buat tanda tangan kan. Dia butuh dengan DPRD. Pemda DKI itu ada eksekutif, ada legislatif. Ayolah, kita jalin hubungan dengan pikiran yang baik dan terbuka serta saling menghargai. Itu yang penting," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (10/10/2015).
Pada akhirnya, Prasetio tidak lama-lama menahan tanda tangan itu. APBD-P 2015 bisa diserahkan ke Kemendagri.
